Rabu, 31 Oktober 2012

Tugas Terstruktur Mata Kuliah ASP

Sebagai usaha dalam pemenuhan tugas terstruktur Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik dan juga bentuk pertanggungjawaban pribadi saya untuk mengetahui apakah ilmu yang saya pelajari selama mengikuti mata kuliah tersebut dapat saya kuasai dan mengerti dengan baik, maka saya mencoba dengan semampu mungkin untuk  menyelesaikan tugas yang telah diberikan.
Hasil Tugas mata kuliah ASP dapat download monggoh

Perbandingan Perkembangan Sistem Akuntansi di Indonesia dan Perancis



Perkembangan Sistem Akuntansi di Indonesia
SAK yang dikonvergensikan dengan IFRSs ini diterapkan pada entitas-entitas yang memiliki fungsi fidusia (memegang kepentingan orang banyak) atau disebut juga dengan berakuntabilitas publik. Contoh entitas yang memiliki fungsi fidusia adalah entitas perbankan, BUMN, dan entitas yang menjual saham di pasar modal. Komponen utama dari SAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diadopsi dari International Accounting Standard (IAS) dan International Financial Reporting Standard (IFRS), dan Intepretasi atas Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diadopsi dari SIC (Standard Intepretation Committee) dan IFRIC (International Financial Reporting Intepretation Committee). Hal ini berarti bahwa IFRSs terdiri dari IAS, IFRS, SIC, dan IFRIC. Perbedaannya, IAS dibuat oleh International Accounting Standards Committee (IASC) organisasi pendahulu IASB yang berdiri pada tahun 1973. IASC ini kemudian direstrukturisasi menjadi IASB pada tahun 1999. Pada tahun 2001, IASC menjadi foundation (IASCF) yang mendanai IASB. Sejak saat itu, IASB meneruskan tugas dari IASC. Untuk membedakan produk buatan IASC dan IASB, standar-standar yang selanjutnya dibuat oleh IASB dinamai dengan IFRS. SIC dibuat oleh Standards Intepretation Committee, suatu komite khusus yang berfungsi membuat intepretasi dari IAS yang principle based. Intepretasi ini sifatnya menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal yang lebih detail. IFRIC dibuat oleh International Financial Reporting Intepretation Committee, suatu komite khusus yang berfungsi membuat intepretasi dari IFRS.
Entitas yang tidak memiliki fungsi fidusia atau entitas yang memiliki fungsi fidusia namun diijinkan regulatornya (sebagai contoh adalah BPR), menggunakan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Hal ini berdasarkan pertimbangan biaya manfaat dalam penyajian laporan keuangan, yang mana biaya penyajian laporan keuangan jangan sampai terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan manfaatnya. Untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, kebanyakan manfaat laporan keuangan adalah untuk pemilik. Dalam hal ini, penerapan persyaratan SAK (yang konvergen dengan IFRSs) untuk entitas tanpa akuntabilitas publik akan menghabiskan banyak biaya yang tidak akan sebanding dengan manfaatnya. Seperti misalnya pengukuran dengan nilai wajar, atau persyaratan pengungkapan informasi yang cukup banyak. Pengaturan dalam SAK ETAP berdasarkan pada prinsip pervasif. Dalam prinsip ini, Kerangka Dasar Penyajian dan Pelaporan Keuangan (KDPPLK) yang dalam SAK bukan merupakan bagian dari standar, dijadikan bagian dari standar ETAP yang memiliki kekuatan mengatur. Selain itu, SAK ETAP masih menggunakan konsep biaya historis (historical cost). Contoh entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UMKM dan perusahaan privat.
Selain entitas bisnis terdapat juga entitas non-bisnis yang melakukan kegiatan tanpa berorientasi laba. Entitas non-bisnis ini biasa juga disebut sebagai entitas sektor publik (public sector entity) yang terbagi menjadi pemerintahan dan organsiasi non pemerintahan (non governmental organisation). Secara internasional, akuntansi untuk entitas sektor publik diatur oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) dengan produknya yang disebut dengan IPSAS. IPSAS ini diterapkan untuk entitas sektor publik seperti misalnya pemerintahan, lembaga sosial kemasyarakatan, yayasan, dan partai politik. Di Indonesia, pengaturan untuk sektor publik dipisahkan. Entitas pemerintahan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan, sedangkan entitas nirlaba menggunakan PSAK 45: Pelaproan Keuangan Organisasi Nirlaba. Sementara ini PSAK 45 masih menjadi bagian SAK. Di masa depan, PSAK 45 ini akan dipisahkan menjadi standar akuntansi tersendiri mengingat perbedaan tujuan entitas, tujuan pelaporan, dan rerangka konseptual.

Sistem Akuntansi di Negara Perancis
Perancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptale General ( kode akuntansi nasional ) resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada Tahun 1986, renana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif Ketujuh UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Plan Comptable General berisi :
    • tujuan dan prinsip akuntansi seta pelaporan keuangan
    • definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban
    • atauran pengakuan dan penilaian
    • daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya
    • contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya2

Ciri khusus akuntansi di Perancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Perancis untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan internasional.


Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Lima organisai utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis adalah :
  1. Counseil National de la Comptabilite atac CNC (Badan Akuntansi Nasional)
  2. Comite de la Reglemetation Comptable or CRC (Komite Regulasi Akntansi)
  3. Autorite des Marches Financiers or AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
  4. Ordre des Experts-Comtable or OEC (Ikatan Akuntansi Publik )
  5. Compagnie Nationale des Commisaires aix Comptes or CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)

Di Perancis profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu telah terpisah. Akuntan dan auditor Perancis diwakili oleh kedua lembaga, yaitu OEC dan CNCC, meski terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduannya. Sesungguhnya, 80% akuntan dengan kualifikasi di Perancis memiliki kedua klasifiksi tersebut. Dua lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kedua terlibat dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan CRC dan keduannya mewakili Perancis di IASB


Pelaporan Keuangan
Perusahaan Prancis harus melaporkan berikut ini :
  1. Neraca
  2. Laporan laba rugi
  3. Catatan atas laporan keuangan
  4. Laporan direktur
  5. Laporan auditor

Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroaan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapka dokumen yang terkait dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial, yang keduanya hanya terdapat di Perancis.

Ciri utama pelaporan di Perancis adalah ketentuan mengenai pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan detail yang meliputi hal-hal berikut :
  • Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan
  • Perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing
  • Laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi
  • Detail provisi
  • Detail revaluasi yang dilakukan
  • Analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
  • Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham
  • Jumlah komitmen pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya
  • Detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
  • Rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan
  • Analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis

Pengukuran akuntansi
Akuntansi di Perancis memiliki karakteristik ganda : Perusahaan secara tersendiri harus mematuhi paraturan yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung pendapatan kena pajak.

Metode pembelian (purchase method) umumnya digunakan untuk mencatat penggabungan usaha, namum metode penyatuan kepemilikan (pooling method) dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Muhibah (goodwill) umumnya dikapitalisasi dan diamortisasi terhadap laba, namun tidak ditentukan berapa lama periode amortisasi yang maksimum. Goodwill tidak perlu diuji untuk penurunan nilai . Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan dan metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi pada perusahaan yang tidak dikonsolidasikan, yang dapat dipengaruhi secara signifikan. Praktik translasi mata uang asing sama dengan IAS 21. Aktiva dan kewajiban anak perusahan yang berdiri sendiri ditranslasikan dengan menggunakam metode kurs penutupan (akhir tahun) dan perbedaan translasi dimasukan ke dalam ekuitas.

Jumat, 19 Oktober 2012

Sistem Akuntansi Negara Indonesia

     Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual for Government Accounting, antara lain disebutkan bahwa:
1.         Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.
2.         Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel (artinya dapat dipertanggungjawabkan dan di­audit).
3.         Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi ke­uangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.
     Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang meng­olah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat. 
Dan berikut bagan dan peraturan tentang Sistem Akuntansi Indonesia:
     Bagan Sistem Akuntansi Indonesia    Silahakan dilihat
     Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Silahkan dilihat...

Penyusunan dan Penetapan APBD

Penyusunan Rancangan APBD

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: 


  1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; 
  2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; 
  3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; 
  4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; 
  5. Penyusunan rancangan perda APBD; dan 
  6. Penetapan APBD.

Dalam gambar, tahapan penyusunan rancangan APBD terlihat sebagai berikut:









Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari: Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rencana kerja tahunan SKPD. Proses penyusunan perencanaan di tingkat satker dan pemda dapat diuraikan sebagai berikut:


  1. SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
  2. Penyusunan Renstra-SKPD dimaksud berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan.
  3. Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Renja Pemerintah.
  4. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
  5. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
  6. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  7. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
  8. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
  9. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Diagram alur perencanaan dan Penyusunan APBD terlihat sebagai berikut:

Rabu, 17 Oktober 2012

Propinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia


Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu: Sumatra, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.
Selanjutnya pada Era Orde Baru Tahun 1969 Irian Barat secara resmi menjadi provinsi ke-26 Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki 26 provinsi, dimana 2 diantaranya berstatus Daerah Istimewa (Aceh dan Yogyakarta), dan 1 berstatus Daerah Khusus Ibukota (Jakarta). Kemudian pada tahun 1976, Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia dan sebagai provinsi ke-27.
Seiring bergantinya sistem pemerintahan di Indonesia, jumlah provinsi di Indonesia pun semakin berkembang dan bertambah. Yang sangat mengejutkan adalah memisahnya Propinsi Timor Timur dari Indonesia. Saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 510 Pemda yang terdiri dari 33 Provinsi, 384 Kabupaten dan 93 Kota.
Berikut Daftar Nama Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia
                                                                                            
Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
UU No. 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sehingga Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota.


1
Provinsi Naggroe Aceh Darussalam

2
Kab. Aceh Barat

3
Kab. Aceh Besar

4
Kab. Aceh Selatan

5
Kab. Aceh Singkil

6
Kab. Aceh Tengah

7
Kab. Aceh Tenggara

8
Kab. Aceh Timur

9
Kab. Aceh Utara

10
Kab. Bireun

11
Kab. Pidie

12
Kab. Simeulue

13
Kota Banda Aceh

14
Kota Sabang

15
Kota Langsa

16
Kota Lhokseumawe

17
Kab. Nagan Raya

18
Kab. Aceh Jaya

19
Kab. Aceh Barat Daya

20
Kab Gayo Lues

21
Kab. Aceh Tamiang

22
Kab. Bener Meriah

23
Kota Sabulussalam

24
Kab. Pidie Jaya

Provinsi Sumatera Utara
UU No. 47 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga Provinsi Sumatra Utara memiliki 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota

25        Provinsi Sumatera Utara
26        Kab. Asahan
27
        Kab. Dairi
28
        Kab. Deli Serdang
29
        Kab. Tanah Karo
30
        Kab. Labuhan Batu
31
        Kab. Langkat
32
        Kab. Mandailing Natal
33
        Kab. Nias
34
        Kab. Simalungun
35
        Kab. Tapanuli Selatan
36
        Kab. Tapanuli Tengah
37
        Kab. Tapanuli Utara
38
        Kab. Toba Samosir
39
        Kota Binjai
40
        Kota Medan
41
        Kota Pematang Siantar
42
        Kota Sibolga
43
        Kota Tanjung Balai
44
        Kota Tebing Tinggi
45
        Kota Padang Sidimpuan
46
        Kab. Pakpak Bharat
47
        Kab. Nias Selatan
48
        Kab. Humbang Hasundutan
49
        Kab. Serdang Bedagai
50
        Kab. Samosir
51
        Kab. Batu Bara
52
        Kab. Labuhan Batu Utara
53
        Kab. Labuhan Batu Selatan
54
        Kab. Padang Lawas Utara
55
        Kab. Padang Lawas
56
        Kota Gunung Sitoli
57
        Kab. Nias Utara
58
        Kab. Nias Barat

Provinsi Sumatra Barat
Berdasarkan UU No. 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat.
Provinsi Sumatra Utara memiliki 19 kabupaten/kota yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota yaitu sebagai berikut:
59        Provinsi Sumatera Barat
60
        Kab. Limapuluh Kota
61
        Kab. Agam
62
        Kab. Kepulauan Mentawai
63
        Kab. Padang Pariaman
64
        Kab. Pasaman
65
        Kab. Pesisir Selatan
66
        Kab. Sijunjung
67
        Kab. Solok
68
        Kab. Tanah Datar
69
        Kota Bukit Tinggi
70
        Kota Padang Panjang
71
        Kota Padang
72
        Kota Payakumbuh
73
        Kota Sawahlunto
74
        Kota Solok
75
        Kota Pariaman
76
        Kab. Pasaman Barat
77
        Kab. Dharmasraya
78
        Kab. Solok Selatan

Provinsi Riau
UU No. 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Sehingga Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten/kota yang terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota yaitu sebagai berikut:
79    Provinsi Riau
80
        Kab. Bengkalis
81
        Kab. Indragiri Hilir
82
        Kab. Indragiri Hulu
83
        Kab. Kampar
84
        Kab. Kuantan Sangingi
85
        Kab. Pelalawan
86
        Kab. Rokan Hilir
87
        Kab. Rokan Hulu
88
        Kab. Siak
89
        Kota Dumai
90
        Kota Pekanbaru
91
        Kab. Kepulauan Meranti

Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan UU No. 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga  Provinsi Kepulauan Riau memiliki 7 kabupaten/kota yang terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota yaitu sebagai berikut:
92
        Provinsi Kepulauan Riau
93
        Kab. Bintan
94
        Kab. Natuna
95
        Kab. Karimun
96
        Kota Batam
97
        Kota Tanjung Pinang
98
        Kab. Lingga
99
        Kab. Kepulauan Anambas

Provinsi Jambi
Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 Kota yaitu:
100      Provinsi Jambi
101
      Kab. Batanghari
102
      Kab. Bungo
103
      Kab. Kerinci
104
      Kab. Merangin
105
      Kab. Muaro Jambi
106
      Kab. Sarolangun
107
      Kab. Tanjung Jabung Barat
108
      Kab. Tanjung Jabung Timur
109
      Kab. Tebo
110
      Kota Jambi
111
      Kota Sungai Penuh

Provinsi Sumatera Selatan
112
      Provinsi Sumatera Selatan
113
      Kab. Lahat
114
      Kab. Musi Banyuasin
115
      Kab. Musi Rawas
116
      Kab. Muara Enim
117
      Kab. Ogan Komering Ilir
118
      Kab. Ogan Komering Ulu
119
      Kota Palembang
120
      Kota Pagar Alam
121
      Kota Lubuk Linggau
122
      Kota Prabumulih
123
      Kab. Banyuasin
124
      Kab. Ogan Ilir
125
      Kab. Ogan Komering Ulu Timur
126
      Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
127
      Kab. Empat Lawang

Provinsi Bangka Belitung
128
      Provinsi Bangka Belitung
129
      Kab. Bangka
130
      Kab. Belitung
131
      Kota Pangkal Pinang
132
      Kab. Bangka Selatan
133
      Kab. Bangka Tengah
134
      Kab. Bangka Barat
135
      Kab. Belitung Timur
 
Provinsi Bengkulu
136
      Provinsi Bengkulu
137
      Kab. Bengkulu Selatan
138
      Kab. Bengkulu Utara
139
      Kab. Rejang Lebong
140
      Kota Bengkulu
141
      Kab. Kaur
142
      Kab. Seluma
143
      Kab. Mukomuko
144
      Kab. Lebong
145
      Kab. Kepahiang
146
      Kab. Bengkulu Tengah

Provinsi Lampung
147
      Provinsi Lampung
148
      Kab. Lampung Barat
149
      Kab. Lampung Selatan
150
      Kab. Lampung Tengah
151
      Kab. Lampung Utara
152
      Kab. Lampung Timur
153
      Kab. Tanggamus
154
      Kab. Tulang Bawang
155
      Kab. Way Kanan
156
      Kota Bandar Lampung
157
      Kota Metro
158
      Kab. Pesawaran
159
      Kab. Pringsewu
160
      Kab. Tulang Bawang Barat
161
      Kab. Mesuji

162
      Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Jawa Barat
163      Provinsi Jawa Barat
164
      Kab. Bandung
165
      Kab. Bekasi
166
      Kab. Bogor
167
      Kab. Ciamis
168
      Kab. Cianjur
169
      Kab. Cirebon
170
      Kab. Garut
171
      Kab. Indramayu
172
      Kab. Karawang
173
      Kab. Kuningan
174
      Kab. Majalengka
175
      Kab. Purwakarta
176
      Kab. Subang
177
      Kab. Sukabumi
178
      Kab. Sumedang
179
      Kab. Tasikmalaya
180
      Kota Bandung
181
      Kota Bekasi
182
      Kota Bogor
183
      Kota Cirebon
184
      Kota Depok
185
      Kota Sukabumi
186
      Kota Cimahi
187
      Kota Tasikmalaya
188
      Kota Banjar
189
      Kab. Bandung Barat

Provinsi Banten
190
      Provinsi Banten
191
      Kab. Lebak
192
      Kab. Pandeglang
193
      Kab. Serang
194
      Kab. Tangerang
195
      Kota Cilegon
196
      Kota Tangerang
197
      Kota Serang
198
      Kota Tangerang Selatan

Provinsi Jawa Tengah
199
      Provinsi Jawa Tengah
200
      Kab. Banjarnegara
201
      Kab. Banyumas
202
      Kab. Batang
203
      Kab. Blora
204
      Kab. Boyolali
205
      Kab. Brebes
206
      Kab. Cilacap
207
      Kab. Demak
208
      Kab. Grobogan
209
      Kab. Jepara
210
      Kab. Karanganyar
211
      Kab. Kebumen
212
      Kab. Kendal
213
      Kab. Klaten
214
      Kab. Kudus
215
      Kab. Magelang
216
      Kab. Pati
217
      Kab. Pekalongan
218
      Kab. Pemalang
219
      Kab. Purbalingga
220
      Kab. Purworejo
221
      Kab. Rembang
222
      Kab. Semarang
223
      Kab. Sragen
224
      Kab. Sukoharjo
225
      Kab. Tegal
226
      Kab. Temanggung
227
      Kab. Wonogiri
228
      Kab. Wonosobo
229
      Kota. Magelang
230
      Kota. Pekalongan
231
      Kota. Salatiga
232
      Kota. Semarang
233
      Kota. Surakarta
234
      Kota. Tegal

Provinsi DI Yogyakarta
235
      Provinsi DI Yogyakarta
236
      Kab. Bantul
237
      Kab. Gunung Kidul
238
      Kab. Kulon Progo
239
      Kab. Sleman
240
      Kab. Yogyakarta

Provinsi Jawa Timur
241
      Provinsi Jawa Timur
242
      Kab. Bangkalan
243
      Kab. Banyuwangi
244
      Kab. Blitar
245
      Kab. Bojonegoro
246
      Kab. Bondowoso
247
      Kab. Gresik
248
      Kab. Jember
249
      Kab. Jombang
250
      Kab. Kediri
251
      Kab. Lamongan
252
      Kab. Lumajang
253
      Kab. Madiun
254
      Kab. Magetan
255
      Kab. Malang
256
      Kab. Mojokerto
257
      Kab. Nganjuk
258
      Kab. Ngawi
259
      Kab. Pacitan
260
      Kab. Pamekasan
261
      Kab. Pasuruan
262
      Kab. Ponorogo
263
      Kab. Probolinggo
264
      Kab. Sampang
265
      Kab. Sidoarja
266
      Kab. Situbondo
267
      Kab. Sumenep
268
      Kab. Trenggalek
269
      Kab. Tuban
270
      Kab. Tulungagung
271
      Kota. Blitar
272
      Kota. Kediri
273
      Kota. Madiun
274
      Kota. Malang
275
      Kota. Mojokerto
276
      Kota. Pasuruan
277
      Kota. Probolinggo
278
      Kota. Surabaya
279
      Kota. Batu

Provinsi Kalimantan Barat
280
      Provinsi Kalimantan Barat
281
      Kab. Bengkayang
282
      Kab. Landak
283
      Kab. Kapuas Hulu
284
      Kab. Ketapang
285
      Kab. Pontianak
286
      Kab. Sambas
287
      Kab. Sanggau
288
      Kab. Sintang
289
      Kota Pontianak
290
      Kota Singkawang
291
      Kab. Sekadau
292
      Kab. Melawi
293
      Kab. Kayong Utara
294
      Kab. Kubu Raya

Provinsi Kalimantan Tengah
295
      Provinsi Kalimantan Tengah
296
      Kab. Barito Selatan
297
      Kab. Barito Utara
298
      Kab. Kapuas
299
      Kab. Kotawaringin Barat
300
      Kab. Kotawaringin Timur
301
      Kota Palangkaraya
302
      Kab. Barito Timur
303
      Kab. Murung Raya
304
      Kab. Pulang Pisau
305
      Kab. Gunung Mas
306
      Kab. Lamandau
307
      Kab. Sukamara
308
      Kab. Katingan
309
      Kab. Seruyan

Provinsi Kalimantan Selatan
310
      Provinsi Kalimantan Selatan
311
      Kab. Banjar
312
      Kab. Barito Kuala
313
      Kab. Hulu Sungai Selatan
314
      Kab. Hulu Sungai Tengah
315
      Kab. Hulu Sungai Utara
316
      Kab. Kotabaru
317
      Kab. Tabalog
318
      Kab. Tanah Laut
319
      Kab. Tapin
320
      Kota Banjarbaru
321
      Kota Banjarmasin
322
      Kab. Balangan
323
      Kab. Tanah Bumbu

Provinsi Kalimantan Timur
324
      Provinsi Kalimantan Timur
325
      Kab. Berau
326
      Kab. Bulungan
327
      Kab. Kutai Kartanegara
328
      Kab. Kutai Barat
329
      Kab. Kutai Timur
330
      Kab. Malinau
331
      Kab. Nunukan
332
      Kab. Pasir
333
      Kota Balikpapan
334
      Kota Bontang
335
      Kota Samarinda
336
      Kota Tarakan
337
      Kab. Penajam Paser Utara
338
      Kab. Tana Tidung

Provinsi Sulawesi Utara
339
      Provinsi Sulawesi Utara
340
      Kab. Bolaang Mongondow
341
      Kab. Minahasa
342
      Kab. Sangihe
343
      Kota Bitung
344
      Kota Manado
345
      Kab. Kepulauan Talaud
346
      Kab. Minahasa Selatan
347
      Kota Tomohon
348
      Kab. Minahasa Utara
349
      Kota Kotamobagu
350
      Kab. Bolaang Mongondow Utara
351
      Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
352
      Kab Minahasa Tenggara
353
      Kab. Bolaang Mongondow Timur
354
      Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Provinsi Gorontalo
355
      Provinsi Gorontalo
356
      Kab. Boalemo
357
      Kab. Gorontalo
358
      Kota Gorontalo
359
      Kab. Pohuwato
360
      Kab. Bone Bolango
361
      Kab. Gorontalo Utara

Provinsi Sulawesi Tengah
362
      Provinsi Sulawesi Tengah
363
      Kab. Banggai
364
      Kab. Banggai Kepulauan
365
      Kab. Buol
366
      Kab. Toli-Toli
367
      Kab. Donggala
368
      Kab. Morowali
369
      Kab. Poso
370
      Kota Palu
371
      Kab. Parigi Moutong
372
      Kab. Tojo Una Una
373
      Kab. Sigi

Provinsi Sulawesi Selatan

374
      Provinsi Sulawesi Selatan
375
      Kab. Bantaeng
376
      Kab. Barru
377
      Kab. Bone
378
      Kab. Balukumba
379
      Kab. Enrekang
380
      Kab. Gowa
381
      Kab. Jeneponto
382
      Kab. Luwu
383
      Kab. Luwu Utara
384
      Kab. Maros
385
      Kab. Pangkajene Kepulauan
386
      Kab. Pinrang
387
      Kab. Kepulauan Selayar
388
      Kab. Sidenreng Rappang
389
      Kab. Sinjai
390
      Kab. Soppeng
391
      Kab. Takalar
392
      Kab. Tana Toraja
393
      Kab. Wajo
394
      Kota Pare-Pare
395
      Kota Makassar
396
      Kota Palopo
397
      Kab. Luwu Timur
398
      Kab. Toraja Utara

Provinsi Sulawesi Barat
399
      Provinsi Sulawesi Barat
400
      Kab. Majene
401
      Kab. Mamuju
402
      Kab. Polewali Mandar
403
      Kab. Mamasa
404
      Kab. Mamuju Utara

Provinsi Sulawesi Tenggara
405
      Provinsi Sulawesi Tenggara
406
      Kab. Buton
407
      Kab. Konawe
408
      Kab. Kolaka
409
      Kab. Muna
410
      Kota Kendari
411
      Kota Bau-Bau
412
      Kab. Konawe Selatan
413
      Kab. Bombana
414
      Kab. Wakatobi
415
      Kab. Kolaka Utara
416
      Kab. Konawe Utara
417
      Kab. Buton Utara

Provinsi Bali
418
      Provinsi Bali
419
      Kab. Badung
420
      Kab. Bangli
421
      Kab. Buleleng
422
      Kab. Gianyar
423
      Kab. Jembrana
424
      Kab. Karangasem
425
      Kab. Klukung
426
      Kab. Tabanan
427
      Kota Denpasar

Provinsi Nusa Tenggara Barat
428
      Provinsi Nusa Tenggara Barat
429
      Kab Bima
430
      Kab. Dompu
431
      Kab. Lombok Barat
432
      Kab. Lombok Tengah
433
      Kab. Lombok Timur
434
      Kab. Sumbawa
435
      Kota Mataram
436
      Kota Bima
437
      Kab. Sumbawa Barat
438
      Kab. Lombok Utara

Provinsi Nusa Tenggara Timur
439
      Provinsi Nusa Tenggara Timur
440
      Kab. Alor
441
      Kab. Belu
442
      Kab. Ende
443
      Kab. Flores Timur
444
      Kab Kupang
445
      Kab Lembata
446
      Kab. Maggarai
447
      Kab. Ngada
448
      Kab. Sikka
449
      Kab. Sumba Barat
450
      Kab. Sumba Timur
451
      Kab. Timor Tengah Selatan
452
      Kab. Timor Tengah Utara
453
      Kota Kupang
454
      Kab. Rote Ndao
455
      Kab. Manggarai Barat
456
      Kab. Nagekeo
457
      Kab. Sumba Barat Daya
458
      Kab. Sumba Tengah
459
      Kab. Manggarai Timur
460
      Kab. Sabu Raiju
             Provinsi Maluku
461
      Provinsi Maluku
462
      Kab. Maluku Tenggara Barat
463
      Kab. Maluku Tengah
464
      Kab. Maluku Tenggara
465
      Kab. Buru
466
      Kota Ambon
467
      Kab. Seram Bagian Barat
468
      Kab. Seram Bagian Timur
469
      Kab. Kepulauan Aru
470
      Kab. Maluku Barat Daya
471
      Kota Tual
472
      Kab. Buru Selatan      
Provinsi Maluku Utara
473
      Provinsi Maluku Utara
474
      Kab. Halmahera Tengah
475
      Kab. Halmahera Barat
476
      Kota Ternate
477
      Kab. Halmahera Timur
478
      Kota Tidore Kepulauan
479
      Kab. Kepulauan Sula
480
      Kab. Halmahera Selatan
481
      Kab. Halmahera Utara
482
      Kab. Pulau Morotai

Provinsi Papua
         
483
      Provinsi Papua
484
      Kab. Biak Numfor
485
      Kab. Jayapura
486
      Kab. Jayawijaya
487
      Kab. Merauke
488
      Kab. Mimika
489
      Kab. Nabire
490
      Kab. Paniai
491
      Kab. Puncak Jaya
492
      Kab. Kepulauan Yapen
493
      Kota Jayapura
494
      Kab. Sarmi
495
      Kab. Keerom
496
      Kab. Yahukimo
497
      Kab. Pegunungan Bintang
498
      Kab. Tolikara
499
      Kab. Boven Digoel
500
      Kab. Mappi
501
      Kab. Asmat
502
      Kab. Waropen
503
      Kab. Supiori
504
      Kab. Mamberamo Raya
505
      Kab. Mamberamo Tengah
506
      Kab. Yalimo
507
      Kab. Lanny Jaya
508
      Kab. Nduga
509
      Kab. Dogiyai
510
      Kab. Puncak
511
      Kab. Intan Jaya
512
      Kab. Deiyai
           
Provinsi Papua Barat
513      Provinsi Papua Barat
514
      Kab. Sorong
515
      Kab. Manokwari
516
      Kab. Fak Fak
517
      Kab. Sorong
518
      Kab. Sorong Selatan
519
      Kab. Raja Ampat
520
      Kab Teluk Bintuni
521
      Kab. Teluk Wondama
522
      Kab. Kaimana
523
      Kab. Tambrauw
524
      Kab. Maybrat


 Salah satu contoh Perda TA 2012
Perda TA 2012 Kalimantan Barat