Tugas Terstruktur Mata Kuliah ASP

Sebagai usaha dalam pemenuhan tugas terstruktur Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik dan juga bentuk pertanggungjawaban pribadi saya untuk mengetahui apakah ilmu yang saya pelajari selama mengikuti mata kuliah tersebut dapat saya kuasai dan mengerti dengan baik, maka saya mencoba dengan semampu mungkin untuk  menyelesaikan tugas yang telah diberikan.
Hasil Tugas mata kuliah ASP dapat download monggoh

Perbandingan Perkembangan Sistem Akuntansi di Indonesia dan Perancis

Perkembangan Sistem Akuntansi di Indonesia

SAK yang dikonvergensikan dengan IFRSs ini diterapkan pada entitas-entitas yang memiliki fungsi fidusia (memegang kepentingan orang banyak) atau disebut juga dengan berakuntabilitas publik. Contoh entitas yang memiliki fungsi fidusia adalah entitas perbankan, BUMN, dan entitas yang menjual saham di pasar modal. Komponen utama dari SAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diadopsi dari International Accounting Standard (IAS) dan International Financial Reporting Standard (IFRS), dan Intepretasi atas Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diadopsi dari SIC (Standard Intepretation Committee) dan IFRIC (International Financial Reporting Intepretation Committee). Hal ini berarti bahwa IFRSs terdiri dari IAS, IFRS, SIC, dan IFRIC. Perbedaannya, IAS dibuat oleh International Accounting Standards Committee (IASC) organisasi pendahulu IASB yang berdiri pada tahun 1973. IASC ini kemudian direstrukturisasi menjadi IASB pada tahun 1999. Pada tahun 2001, IASC menjadi foundation (IASCF) yang mendanai IASB. Sejak saat itu, IASB meneruskan tugas dari IASC. Untuk membedakan produk buatan IASC dan IASB, standar-standar yang selanjutnya dibuat oleh IASB dinamai dengan IFRS. SIC dibuat oleh Standards Intepretation Committee, suatu komite khusus yang berfungsi membuat intepretasi dari IAS yang principle based. Intepretasi ini sifatnya menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal yang lebih detail. IFRIC dibuat oleh International Financial Reporting Intepretation Committee, suatu komite khusus yang berfungsi membuat intepretasi dari IFRS.

Entitas yang tidak memiliki fungsi fidusia atau entitas yang memiliki fungsi fidusia namun diijinkan regulatornya (sebagai contoh adalah BPR), menggunakan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Hal ini berdasarkan pertimbangan biaya manfaat dalam penyajian laporan keuangan, yang mana biaya penyajian laporan keuangan jangan sampai terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan manfaatnya. Untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, kebanyakan manfaat laporan keuangan adalah untuk pemilik. Dalam hal ini, penerapan persyaratan SAK (yang konvergen dengan IFRSs) untuk entitas tanpa akuntabilitas publik akan menghabiskan banyak biaya yang tidak akan sebanding dengan manfaatnya. Seperti misalnya pengukuran dengan nilai wajar, atau persyaratan pengungkapan informasi yang cukup banyak. Pengaturan dalam SAK ETAP berdasarkan pada prinsip pervasif. Dalam prinsip ini, Kerangka Dasar Penyajian dan Pelaporan Keuangan (KDPPLK) yang dalam SAK bukan merupakan bagian dari standar, dijadikan bagian dari standar ETAP yang memiliki kekuatan mengatur. Selain itu, SAK ETAP masih menggunakan konsep biaya historis (historical cost). Contoh entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UMKM dan perusahaan privat.

Selain entitas bisnis terdapat juga entitas non-bisnis yang melakukan kegiatan tanpa berorientasi laba. Entitas non-bisnis ini biasa juga disebut sebagai entitas sektor publik (public sector entity) yang terbagi menjadi pemerintahan dan organsiasi non pemerintahan (non governmental organisation). Secara internasional, akuntansi untuk entitas sektor publik diatur oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) dengan produknya yang disebut dengan IPSAS. IPSAS ini diterapkan untuk entitas sektor publik seperti misalnya pemerintahan, lembaga sosial kemasyarakatan, yayasan, dan partai politik. Di Indonesia, pengaturan untuk sektor publik dipisahkan. Entitas pemerintahan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan, sedangkan entitas nirlaba menggunakan PSAK 45: Pelaproan Keuangan Organisasi Nirlaba. Sementara ini PSAK 45 masih menjadi bagian SAK. Di masa depan, PSAK 45 ini akan dipisahkan menjadi standar akuntansi tersendiri mengingat perbedaan tujuan entitas, tujuan pelaporan, dan rerangka konseptual.

Sistem Akuntansi di Negara Perancis

Perancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptale General ( kode akuntansi nasional ) resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada Tahun 1986, renana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif Ketujuh UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Plan Comptable General berisi :

• tujuan dan prinsip akuntansi seta pelaporan keuangan
• definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban
• atauran pengakuan dan penilaian
• daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya
• contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya2

Ciri khusus akuntansi di Perancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Perancis untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan internasional.

Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi

Lima organisai utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis adalah :

1. Counseil National de la Comptabilite atac CNC (Badan Akuntansi Nasional)
2. Comite de la Reglemetation Comptable or CRC (Komite Regulasi Akntansi)
3. Autorite des Marches Financiers or AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
4. Ordre des Experts-Comtable or OEC (Ikatan Akuntansi Publik )
5. Compagnie Nationale des Commisaires aix Comptes or CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)

Di Perancis profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu telah terpisah. Akuntan dan auditor Perancis diwakili oleh kedua lembaga, yaitu OEC dan CNCC, meski terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduannya. Sesungguhnya, 80% akuntan dengan kualifikasi di Perancis memiliki kedua klasifiksi tersebut. Dua lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kedua terlibat dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan CRC dan keduannya mewakili Perancis di IASB

Pelaporan Keuangan

Perusahaan Prancis harus melaporkan berikut ini :

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Catatan atas laporan keuangan
4. Laporan direktur
5. Laporan auditor

Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroaan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapka dokumen yang terkait dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial, yang keduanya hanya terdapat di Perancis.

Ciri utama pelaporan di Perancis adalah ketentuan mengenai pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan detail yang meliputi hal-hal berikut :

• Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan
• Perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing
• Laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi
• Detail provisi
• Detail revaluasi yang dilakukan
• Analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
• Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham
• Jumlah komitmen pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya
• Detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
• Rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan
• Analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis

Pengukuran akuntansi

Akuntansi di Perancis memiliki karakteristik ganda : Perusahaan secara tersendiri harus mematuhi paraturan yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung pendapatan kena pajak.

Metode pembelian (purchase method) umumnya digunakan untuk mencatat penggabungan usaha, namum metode penyatuan kepemilikan (pooling method) dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Muhibah (goodwill) umumnya dikapitalisasi dan diamortisasi terhadap laba, namun tidak ditentukan berapa lama periode amortisasi yang maksimum. Goodwill tidak perlu diuji untuk penurunan nilai . Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan dan metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi pada perusahaan yang tidak dikonsolidasikan, yang dapat dipengaruhi secara signifikan. Praktik translasi mata uang asing sama dengan IAS 21. Aktiva dan kewajiban anak perusahan yang berdiri sendiri ditranslasikan dengan menggunakam metode kurs penutupan (akhir tahun) dan perbedaan translasi dimasukan ke dalam ekuitas.

Sistem Akuntansi Negara Indonesia

     Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual for Government Accounting, antara lain disebutkan bahwa:

1.         Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.

2.         Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel (artinya dapat dipertanggungjawabkan dan di­audit).

3.         Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi ke­uangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

     Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang meng­olah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat. 

Dan berikut bagan dan peraturan tentang Sistem Akuntansi Indonesia:

     Bagan Sistem Akuntansi Indonesia    Silahakan dilihat

     Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Silahkan dilihat...

Penyusunan dan Penetapan APBD

Penyusunan Rancangan APBD

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: 

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; 
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; 
3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; 
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; 
5. Penyusunan rancangan perda APBD; dan 
6. Penetapan APBD.

Dalam gambar, tahapan penyusunan rancangan APBD terlihat sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari: Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rencana kerja tahunan SKPD. Proses penyusunan perencanaan di tingkat satker dan pemda dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Penyusunan Renstra-SKPD dimaksud berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan.
3. Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Renja Pemerintah.
4. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
5. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
8. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
9. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Diagram alur perencanaan dan Penyusunan APBD terlihat sebagai berikut:

Propinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu: Sumatra, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Selanjutnya pada Era Orde Baru Tahun 1969 Irian Barat secara resmi menjadi provinsi ke-26 Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki 26 provinsi, dimana 2 diantaranya berstatus Daerah Istimewa (Aceh dan Yogyakarta), dan 1 berstatus Daerah Khusus Ibukota (Jakarta). Kemudian pada tahun 1976, Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia dan sebagai provinsi ke-27.

Seiring bergantinya sistem pemerintahan di Indonesia, jumlah provinsi di Indonesia pun semakin berkembang dan bertambah. Yang sangat mengejutkan adalah memisahnya Propinsi Timor Timur dari Indonesia. Saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 510 Pemda yang terdiri dari 33 Provinsi, 384 Kabupaten dan 93 Kota.

Berikut Daftar Nama Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia

                                                                                            

Provinsi Naggroe Aceh Darussalam

UU No. 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sehingga Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota.

1	Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
2	Kab. Aceh Barat
3	Kab. Aceh Besar
4	Kab. Aceh Selatan
5	Kab. Aceh Singkil
6	Kab. Aceh Tengah
7	Kab. Aceh Tenggara
8	Kab. Aceh Timur
9	Kab. Aceh Utara
10	Kab. Bireun
11	Kab. Pidie
12	Kab. Simeulue
13	Kota Banda Aceh
14	Kota Sabang
15	Kota Langsa
16	Kota Lhokseumawe
17	Kab. Nagan Raya
18	Kab. Aceh Jaya
19	Kab. Aceh Barat Daya
20	Kab Gayo Lues
21	Kab. Aceh Tamiang
22	Kab. Bener Meriah
23	Kota Sabulussalam
24	Kab. Pidie Jaya

Provinsi Sumatera Utara

UU No. 47 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga Provinsi Sumatra Utara memiliki 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota

25        Provinsi Sumatera Utara

26        Kab. Asahan
27        Kab. Dairi
28        Kab. Deli Serdang
29        Kab. Tanah Karo
30        Kab. Labuhan Batu
31        Kab. Langkat
32        Kab. Mandailing Natal
33        Kab. Nias
34        Kab. Simalungun
35        Kab. Tapanuli Selatan
36        Kab. Tapanuli Tengah
37        Kab. Tapanuli Utara
38        Kab. Toba Samosir
39        Kota Binjai
40        Kota Medan
41        Kota Pematang Siantar
42        Kota Sibolga
43        Kota Tanjung Balai
44        Kota Tebing Tinggi
45        Kota Padang Sidimpuan
46        Kab. Pakpak Bharat
47        Kab. Nias Selatan
48        Kab. Humbang Hasundutan
49        Kab. Serdang Bedagai
50        Kab. Samosir
51        Kab. Batu Bara
52        Kab. Labuhan Batu Utara
53        Kab. Labuhan Batu Selatan
54        Kab. Padang Lawas Utara
55        Kab. Padang Lawas
56        Kota Gunung Sitoli
57        Kab. Nias Utara
58        Kab. Nias Barat

Provinsi Sumatra Barat

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat.
Provinsi Sumatra Utara memiliki 19 kabupaten/kota yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota yaitu sebagai berikut:

59        Provinsi Sumatera Barat
60        Kab. Limapuluh Kota
61        Kab. Agam
62        Kab. Kepulauan Mentawai
63        Kab. Padang Pariaman
64        Kab. Pasaman
65        Kab. Pesisir Selatan
66        Kab. Sijunjung
67        Kab. Solok
68        Kab. Tanah Datar
69        Kota Bukit Tinggi
70        Kota Padang Panjang
71        Kota Padang
72        Kota Payakumbuh
73        Kota Sawahlunto
74        Kota Solok
75        Kota Pariaman
76        Kab. Pasaman Barat
77        Kab. Dharmasraya
78        Kab. Solok Selatan

Provinsi Riau
UU No. 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Sehingga Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten/kota yang terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota yaitu sebagai berikut:

79    Provinsi Riau
80        Kab. Bengkalis
81        Kab. Indragiri Hilir
82        Kab. Indragiri Hulu
83        Kab. Kampar
84        Kab. Kuantan Sangingi
85        Kab. Pelalawan
86        Kab. Rokan Hilir
87        Kab. Rokan Hulu
88        Kab. Siak
89        Kota Dumai
90        Kota Pekanbaru
91        Kab. Kepulauan Meranti

Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan UU No. 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga  Provinsi Kepulauan Riau memiliki 7 kabupaten/kota yang terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota yaitu sebagai berikut:
92        Provinsi Kepulauan Riau
93        Kab. Bintan
94        Kab. Natuna
95        Kab. Karimun
96        Kota Batam
97        Kota Tanjung Pinang
98        Kab. Lingga
99        Kab. Kepulauan Anambas

Provinsi Jambi
Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 Kota yaitu:

100      Provinsi Jambi
101      Kab. Batanghari
102      Kab. Bungo
103      Kab. Kerinci
104      Kab. Merangin
105      Kab. Muaro Jambi
106      Kab. Sarolangun
107      Kab. Tanjung Jabung Barat
108      Kab. Tanjung Jabung Timur
109      Kab. Tebo
110      Kota Jambi
111      Kota Sungai Penuh

Provinsi Sumatera Selatan
112      Provinsi Sumatera Selatan
113      Kab. Lahat
114      Kab. Musi Banyuasin
115      Kab. Musi Rawas
116      Kab. Muara Enim
117      Kab. Ogan Komering Ilir
118      Kab. Ogan Komering Ulu
119      Kota Palembang
120      Kota Pagar Alam
121      Kota Lubuk Linggau
122      Kota Prabumulih
123      Kab. Banyuasin
124      Kab. Ogan Ilir
125      Kab. Ogan Komering Ulu Timur
126      Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
127      Kab. Empat Lawang

Provinsi Bangka Belitung
128      Provinsi Bangka Belitung
129      Kab. Bangka
130      Kab. Belitung
131      Kota Pangkal Pinang
132      Kab. Bangka Selatan
133      Kab. Bangka Tengah
134      Kab. Bangka Barat
135      Kab. Belitung Timur

 
Provinsi Bengkulu
136      Provinsi Bengkulu
137      Kab. Bengkulu Selatan
138      Kab. Bengkulu Utara
139      Kab. Rejang Lebong
140      Kota Bengkulu
141      Kab. Kaur
142      Kab. Seluma
143      Kab. Mukomuko
144      Kab. Lebong
145      Kab. Kepahiang
146      Kab. Bengkulu Tengah

Provinsi Lampung
147      Provinsi Lampung
148      Kab. Lampung Barat
149      Kab. Lampung Selatan
150      Kab. Lampung Tengah
151      Kab. Lampung Utara
152      Kab. Lampung Timur
153      Kab. Tanggamus
154      Kab. Tulang Bawang
155      Kab. Way Kanan
156      Kota Bandar Lampung
157      Kota Metro
158      Kab. Pesawaran
159      Kab. Pringsewu
160      Kab. Tulang Bawang Barat
161      Kab. Mesuji

162      Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Jawa Barat

163      Provinsi Jawa Barat
164      Kab. Bandung
165      Kab. Bekasi
166      Kab. Bogor
167      Kab. Ciamis
168      Kab. Cianjur
169      Kab. Cirebon
170      Kab. Garut
171      Kab. Indramayu
172      Kab. Karawang
173      Kab. Kuningan
174      Kab. Majalengka
175      Kab. Purwakarta
176      Kab. Subang
177      Kab. Sukabumi
178      Kab. Sumedang
179      Kab. Tasikmalaya
180      Kota Bandung
181      Kota Bekasi
182      Kota Bogor
183      Kota Cirebon
184      Kota Depok
185      Kota Sukabumi
186      Kota Cimahi
187      Kota Tasikmalaya
188      Kota Banjar
189      Kab. Bandung Barat

Provinsi Banten
190      Provinsi Banten
191      Kab. Lebak
192      Kab. Pandeglang
193      Kab. Serang
194      Kab. Tangerang
195      Kota Cilegon
196      Kota Tangerang
197      Kota Serang
198      Kota Tangerang Selatan

Provinsi Jawa Tengah
199      Provinsi Jawa Tengah
200      Kab. Banjarnegara
201      Kab. Banyumas
202      Kab. Batang
203      Kab. Blora
204      Kab. Boyolali
205      Kab. Brebes
206      Kab. Cilacap
207      Kab. Demak
208      Kab. Grobogan
209      Kab. Jepara
210      Kab. Karanganyar
211      Kab. Kebumen
212      Kab. Kendal
213      Kab. Klaten
214      Kab. Kudus
215      Kab. Magelang
216      Kab. Pati
217      Kab. Pekalongan
218      Kab. Pemalang
219      Kab. Purbalingga
220      Kab. Purworejo
221      Kab. Rembang
222      Kab. Semarang
223      Kab. Sragen
224      Kab. Sukoharjo
225      Kab. Tegal
226      Kab. Temanggung
227      Kab. Wonogiri
228      Kab. Wonosobo
229      Kota. Magelang
230      Kota. Pekalongan
231      Kota. Salatiga
232      Kota. Semarang
233      Kota. Surakarta
234      Kota. Tegal

Provinsi DI Yogyakarta
235      Provinsi DI Yogyakarta
236      Kab. Bantul
237      Kab. Gunung Kidul
238      Kab. Kulon Progo
239      Kab. Sleman
240      Kab. Yogyakarta

Provinsi Jawa Timur
241      Provinsi Jawa Timur
242      Kab. Bangkalan
243      Kab. Banyuwangi
244      Kab. Blitar
245      Kab. Bojonegoro
246      Kab. Bondowoso
247      Kab. Gresik
248      Kab. Jember
249      Kab. Jombang
250      Kab. Kediri
251      Kab. Lamongan
252      Kab. Lumajang
253      Kab. Madiun
254      Kab. Magetan
255      Kab. Malang
256      Kab. Mojokerto
257      Kab. Nganjuk
258      Kab. Ngawi
259      Kab. Pacitan
260      Kab. Pamekasan
261      Kab. Pasuruan
262      Kab. Ponorogo
263      Kab. Probolinggo
264      Kab. Sampang
265      Kab. Sidoarja
266      Kab. Situbondo
267      Kab. Sumenep
268      Kab. Trenggalek
269      Kab. Tuban
270      Kab. Tulungagung
271      Kota. Blitar
272      Kota. Kediri
273      Kota. Madiun
274      Kota. Malang
275      Kota. Mojokerto
276      Kota. Pasuruan
277      Kota. Probolinggo
278      Kota. Surabaya
279      Kota. Batu

Provinsi Kalimantan Barat
280      Provinsi Kalimantan Barat
281      Kab. Bengkayang
282      Kab. Landak
283      Kab. Kapuas Hulu
284      Kab. Ketapang
285      Kab. Pontianak
286      Kab. Sambas
287      Kab. Sanggau
288      Kab. Sintang
289      Kota Pontianak
290      Kota Singkawang
291      Kab. Sekadau
292      Kab. Melawi
293      Kab. Kayong Utara
294      Kab. Kubu Raya

Provinsi Kalimantan Tengah
295      Provinsi Kalimantan Tengah
296      Kab. Barito Selatan
297      Kab. Barito Utara
298      Kab. Kapuas
299      Kab. Kotawaringin Barat
300      Kab. Kotawaringin Timur
301      Kota Palangkaraya
302      Kab. Barito Timur
303      Kab. Murung Raya
304      Kab. Pulang Pisau
305      Kab. Gunung Mas
306      Kab. Lamandau
307      Kab. Sukamara
308      Kab. Katingan
309      Kab. Seruyan

Provinsi Kalimantan Selatan
310      Provinsi Kalimantan Selatan
311      Kab. Banjar
312      Kab. Barito Kuala
313      Kab. Hulu Sungai Selatan
314      Kab. Hulu Sungai Tengah
315      Kab. Hulu Sungai Utara
316      Kab. Kotabaru
317      Kab. Tabalog
318      Kab. Tanah Laut
319      Kab. Tapin
320      Kota Banjarbaru
321      Kota Banjarmasin
322      Kab. Balangan
323      Kab. Tanah Bumbu

Provinsi Kalimantan Timur
324      Provinsi Kalimantan Timur
325      Kab. Berau
326      Kab. Bulungan
327      Kab. Kutai Kartanegara
328      Kab. Kutai Barat
329      Kab. Kutai Timur
330      Kab. Malinau
331      Kab. Nunukan
332      Kab. Pasir
333      Kota Balikpapan
334      Kota Bontang
335      Kota Samarinda
336      Kota Tarakan
337      Kab. Penajam Paser Utara
338      Kab. Tana Tidung

Provinsi Sulawesi Utara
339      Provinsi Sulawesi Utara
340      Kab. Bolaang Mongondow
341      Kab. Minahasa
342      Kab. Sangihe
343      Kota Bitung
344      Kota Manado
345      Kab. Kepulauan Talaud
346      Kab. Minahasa Selatan
347      Kota Tomohon
348      Kab. Minahasa Utara
349      Kota Kotamobagu
350      Kab. Bolaang Mongondow Utara
351      Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
352      Kab Minahasa Tenggara
353      Kab. Bolaang Mongondow Timur
354      Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Provinsi Gorontalo
355      Provinsi Gorontalo
356      Kab. Boalemo
357      Kab. Gorontalo
358      Kota Gorontalo
359      Kab. Pohuwato
360      Kab. Bone Bolango
361      Kab. Gorontalo Utara

Provinsi Sulawesi Tengah
362      Provinsi Sulawesi Tengah
363      Kab. Banggai
364      Kab. Banggai Kepulauan
365      Kab. Buol
366      Kab. Toli-Toli
367      Kab. Donggala
368      Kab. Morowali
369      Kab. Poso
370      Kota Palu
371      Kab. Parigi Moutong
372      Kab. Tojo Una Una
373      Kab. Sigi

Provinsi Sulawesi Selatan
374      Provinsi Sulawesi Selatan
375      Kab. Bantaeng
376      Kab. Barru
377      Kab. Bone
378      Kab. Balukumba
379      Kab. Enrekang
380      Kab. Gowa
381      Kab. Jeneponto
382      Kab. Luwu
383      Kab. Luwu Utara
384      Kab. Maros
385      Kab. Pangkajene Kepulauan
386      Kab. Pinrang
387      Kab. Kepulauan Selayar
388      Kab. Sidenreng Rappang
389      Kab. Sinjai
390      Kab. Soppeng
391      Kab. Takalar
392      Kab. Tana Toraja
393      Kab. Wajo
394      Kota Pare-Pare
395      Kota Makassar
396      Kota Palopo
397      Kab. Luwu Timur
398      Kab. Toraja Utara

Provinsi Sulawesi Barat
399      Provinsi Sulawesi Barat
400      Kab. Majene
401      Kab. Mamuju
402      Kab. Polewali Mandar
403      Kab. Mamasa
404      Kab. Mamuju Utara

Provinsi Sulawesi Tenggara
405      Provinsi Sulawesi Tenggara
406      Kab. Buton
407      Kab. Konawe
408      Kab. Kolaka
409      Kab. Muna
410      Kota Kendari
411      Kota Bau-Bau
412      Kab. Konawe Selatan
413      Kab. Bombana
414      Kab. Wakatobi
415      Kab. Kolaka Utara
416      Kab. Konawe Utara
417      Kab. Buton Utara

Provinsi Bali
418      Provinsi Bali
419      Kab. Badung
420      Kab. Bangli
421      Kab. Buleleng
422      Kab. Gianyar
423      Kab. Jembrana
424      Kab. Karangasem
425      Kab. Klukung
426      Kab. Tabanan
427      Kota Denpasar

Provinsi Nusa Tenggara Barat
428      Provinsi Nusa Tenggara Barat
429      Kab Bima
430      Kab. Dompu
431      Kab. Lombok Barat
432      Kab. Lombok Tengah
433      Kab. Lombok Timur
434      Kab. Sumbawa
435      Kota Mataram
436      Kota Bima
437      Kab. Sumbawa Barat
438      Kab. Lombok Utara

Provinsi Nusa Tenggara Timur
439      Provinsi Nusa Tenggara Timur
440      Kab. Alor
441      Kab. Belu
442      Kab. Ende
443      Kab. Flores Timur
444      Kab Kupang
445      Kab Lembata
446      Kab. Maggarai
447      Kab. Ngada
448      Kab. Sikka
449      Kab. Sumba Barat
450      Kab. Sumba Timur
451      Kab. Timor Tengah Selatan
452      Kab. Timor Tengah Utara
453      Kota Kupang
454      Kab. Rote Ndao
455      Kab. Manggarai Barat
456      Kab. Nagekeo
457      Kab. Sumba Barat Daya
458      Kab. Sumba Tengah
459      Kab. Manggarai Timur
460      Kab. Sabu Raiju

             Provinsi Maluku
461      Provinsi Maluku
462      Kab. Maluku Tenggara Barat
463      Kab. Maluku Tengah
464      Kab. Maluku Tenggara
465      Kab. Buru
466      Kota Ambon
467      Kab. Seram Bagian Barat
468      Kab. Seram Bagian Timur
469      Kab. Kepulauan Aru
470      Kab. Maluku Barat Daya
471      Kota Tual
472      Kab. Buru Selatan      
Provinsi Maluku Utara
473      Provinsi Maluku Utara
474      Kab. Halmahera Tengah
475      Kab. Halmahera Barat
476      Kota Ternate
477      Kab. Halmahera Timur
478      Kota Tidore Kepulauan
479      Kab. Kepulauan Sula
480      Kab. Halmahera Selatan
481      Kab. Halmahera Utara
482      Kab. Pulau Morotai

Provinsi Papua         
483      Provinsi Papua
484      Kab. Biak Numfor
485      Kab. Jayapura
486      Kab. Jayawijaya
487      Kab. Merauke
488      Kab. Mimika
489      Kab. Nabire
490      Kab. Paniai
491      Kab. Puncak Jaya
492      Kab. Kepulauan Yapen
493      Kota Jayapura
494      Kab. Sarmi
495      Kab. Keerom
496      Kab. Yahukimo
497      Kab. Pegunungan Bintang
498      Kab. Tolikara
499      Kab. Boven Digoel
500      Kab. Mappi
501      Kab. Asmat
502      Kab. Waropen
503      Kab. Supiori
504      Kab. Mamberamo Raya
505      Kab. Mamberamo Tengah
506      Kab. Yalimo
507      Kab. Lanny Jaya
508      Kab. Nduga
509      Kab. Dogiyai
510      Kab. Puncak
511      Kab. Intan Jaya
512      Kab. Deiyai
           
Provinsi Papua Barat
513      Provinsi Papua Barat
514      Kab. Sorong
515      Kab. Manokwari
516      Kab. Fak Fak
517      Kab. Sorong
518      Kab. Sorong Selatan
519      Kab. Raja Ampat
520      Kab Teluk Bintuni
521      Kab. Teluk Wondama
522      Kab. Kaimana
523      Kab. Tambrauw
524      Kab. Maybrat

 Salah satu contoh Perda TA 2012
Perda TA 2012 Kalimantan Barat